MANOKWARI- 12 Aktivis West Papua National Autority (WPNA) wilayah II Manokwari bersama badan eksekutif mahasiswa (BEM) se-Manokwari, Kamis, 13 3 2008, demontrasi di depan kantor DPRD Kabupaten Manokwari menolak kehadiran peraturan pemerintah (PP) nomor 77 Tahun 2007 tentang lambang daerah yang melarang penggunaan bintang kejora sebagai bendera daerah.
Aksi turun jalan yang mengatasnamakan BEM se-Kota Manokwari dimulai disamping Gedung Olahraga (GOR) Sanggeng bergerak berjalan kaki menuju Kantor DPRD Kabupaten Manokwari. Tepat di jembatan Sahara bendera bintang kejora yang terbuat dari kertas manila sempat dibentangkan. Namun Ketua Pemuda Adat Papua wilayah Manokwari Elimelech Obeth Kaiway langsung melarang dan diserahkan ke polisi. Tidak lama kemudian, Wakil Ketua II Bons S Rumbruren, S.Sos keluar dari dalam kantor untuk menemui pendemo. Beberapa mahasiswa yang hadir dari Unipa (jas almamater warna kuning), STIH dan WPNA. Diantara para pendemo disusupi segelintir orang yang meneriakkan kemerdekaan West Papua, yang salah satunya Juru bicara WPNA Jack Wanggai. Ia berorasi di hadapan massa dan Wakil Ketua II DPRD Manokwari dengan mempropagandakan bahwa telah berlangsung negosiasi internasional antara pemerintah Indonesia dengan Papua. Jack juga mengatakan meski Indonesia sebagai ketua komisi dekolonisasi di PBB bukan masalah, karena ratusan negara-negara yang ada di PBB yang akan memilih untuk menentukan. Usai penangkapan, Kapolres AKBP Drs Yakobus Marjuki di hadapan pendemo langsung memberikan pengarahan. Tak lama, Ketua Forum Komunikasi Pemuda dan Mahasiswa Wilayah Manokwari Abner Arie Aisoki langsung membacakan pernyataan sikap. Antara lain, pertama meminta Majelis Rakyat Papua (MRP) dibubarkan. Kedua, pemerintah inkonsistensi menjalankan UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua. Ketiga, menolak dengan tegas peraturan pemerintah Nomor 77 Tahun 2007. Keempat, pemerintah NKRI se-segera mungkin melakukan perundingan bermartabat dengan semua komponen rakyat Papua. Terakhir, pendemo mendesak PBB se-segera intervensi tanah Papua demi kemanusiaan dan memberi referendum bagi bangsa Papua. Usai membacakan pernyataan sikap langsung diserahkan kepada DPRD yang diterima wakil Ketua II Bons S Rumbruren yang didampingi sejumlah anggota DPRD lainnya. Sementara Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Manokwari Bons S Rumbruren usai menerima aspirasi dari mahasiswa mengaku aspirasi penolakan PP 77 akan segera disampaikan kepada DPRD Provinsi Papua dan Papua Barat serta MRP. Selanjutnya aspirasi ini akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Kuasa hukum Jack Wanggai, Yan Christian Warinussy, SH yang dikonfirmasi via ponselnya mengakui klienya sudah berada di Polres Manokwari untuk menjalani pemeriksaan di ruang Reskrim. Kapolres AKBP Drs Yakobus Marjuki usai demo mengatakan Juru bicara WPNA Jack Wanggai telah memenuhi unsur-unsur untuk ditangkap.
West Papua Point 