Archive for January 2008

Pancasila, NKRI and Merah Putih are Final

January 31, 2008

 Merah Putih

Merauke,WPP. Chairman of the Papuan Regional Board of the Communication Forum of the Sons and Daughters of Retired Military (FKPPI)  Yan L. Ayomi, S.Sos at the inauguration of Managing Board (Merauke Regency) for the 2008 – 2013 period on 26 January 2008 said Pancasila, NKRI and Merah Putih are the bottom line for the Republic of Indonesia. We should develop Wawasan nusantara “national outlook”  thinking regardless of ethnicity, race and religion in order to keep unity and harmony. Meanwhile, Vice Merauke regent, Mr. Waryoto invites FKPPI to hand in hand with local government and other components to build a better Merauke.  Unity should go together with the sense of loving to the country. “This is important to promote and make our country big and recognized,” he said.

Kaisenar, Papua

January 30, 2008

Papua

62 Anniversary with a River Celebration

 Kaisenar, Papua 

 a Happy Child at Kaisenar, Papua.

 Kaisenar Koteka 

Kaisenar, Koteka, August 2007

Kaisenar, Papua

 Bupati Keerom visits Kaisenar village 21 July 2004, Papua province, Indonesia

Tentacles at Tokyo Tsukiji Fish Market

January 29, 2008

These tentacles at Tokyo’s Tsukiji fish market.  I imajine if we can get it at at Green View Restaurant Jayapura which serves a lot of seafood and Chinesfood. By the way  don’t forget to taste DEER HOT PLATE.  

Investor Terkendala Hak Ulayat dan Birokrasi

January 29, 2008

West Papua Point (WPP).  Papua, 28 Januari 2009.  Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusahan Muda Indonesia (HIPMI) Papua, Andi Rukman Nurdin, mengatakan,” Mendatangkan investor ke suatu daerah tidak mudah, namun apabila sudah ada 1 investor mulai berkarya di suatu daerah, maka hal tersebut akan menjadi bahan pertimbangan investor lainnya masuk ke daerah tersebut maka dampaknya akan menjadi multi efek kepada usaha-usaha lainnya yang dapat memajukan perekonomian menuju Papua Baru,” katanya sebelum membuka rapat pleno BPD HIPMI Papua, di Swiss Bel Hotel Papua pada Ahad 27 Januari 2008.

Menurutnya, 3 tahun yang lalu, BPD HIPMI Papua mengajak 14 investor ke Papua, namun sekitar 6 bulan dari itu seperti Group Samporna dan Bentol Group tidak melanjutkan investasinya di Papua dengan alasan kendala “birokrasi dan masalah hak ulayat”. Oleh karenanya untuk mengatasi masalah tersebut, saat ini sedang disusun perdasi dan perdasusnya, sehingga diharapkan dalam waktu dekat ini sudah dapat disahkan. Dengan demikian dapat memberikan kejelasan dan batasan mana yang harus dilakukan investor dalam berinvestasi di Papua.   

Kepengurusan Andi Rukman Nurdin sebenarnya berakhir pada 24 November 2007, namun diberi tenggang waktu sampai 3 bulan ke depan sampai terbentuknya pengurus baru. Sejak kiprahnya di Papua pada 1983, BPD HIPMI Papua sampai 2008 ini telah memiliki 20 cabang Se Provinsi Papua dan sampai 2008 telah melakukan pergantian kepengurusan sampai 8 kali, dimana 1 periode jabatan kepengurusan berlangsung selama 3 tahun.  Sebagai penggantinya yang sudah ditetapkan secara lisan yaitu Max R. Krey, Syahril Hasan, Lutfi Arisandi dan bahlil LHD, masih harus melakukan road show ke daerah-daerah sebelum pemilihan dimulai, sebab yang akan menentukan Ketua Umum BPD HIPMI Papua adalah mereka-mereka yang ada di daerah. Siapapun penggantinya harus didukung dan dapat tetap menjalin kerjasama dengan elemen-elemen lainnya baik yang ada di Papua maupun di luar daerah.

Para Pendukung Free West Papua

January 29, 2008

Beberapa anggota parlemen dan gereja di Australia yang terlibat dalam mendukung Papua merdeka diantaranya Greg Sword (anggota parlemen tingkat negara bagian Melbourne dari Partai Buruh), Senator Kerry Nettle (anggota parlemen dari Partai Hijau),  Senator Andrew Barlet (Partai Demokrat Australia), Bob Brown (Ketua Partai Hijau Australia dan senator), demikian yang dinyatakan pada 6 April 2006 oleh Komisi I DPR Effendi Simbolon.

Pada 25 Oktober 2000, Direktur Lembaga Study dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM) Papua, John Rumbiak menandatangani Momerandum of Understanding (MoU) dengan Greg Sword yang intinya mereka mendukung setiap gerakan separatis Papua.  Sejak tahun 2000, Bob Brown aktif memotori terbentuknya Parliamentary Group on West Papua. Pada 2003, Bob mengkampanyekan masuknya beberapa submisi kepada parlemen Australia dengan mengangkat pelurusan sejarah Irian Jaya dan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Irian Jaya.  Adapun Senator Kerry Nettle terlibat memperjuangkan suaka politik bagi 42 warga Papua. Bahkan, pada 2 April 2006 Nettle mendapatkan penghargaan “Mahkota Papua” dari kelompok pro-separatis di Sydney.   Sedangkan, Senator Andrew Barlet mendukung kampanye penentuan nasib (self determination) bagi rakyat Irian Jaya. Barlet juga pernah mengirimkan surat kepada Sekjen PBB untuk meninjau kembali keabsahan Pepera 1969.

Parliamentary Group on West Papua yang dimotori oleh Bob Brown juga didukung oleh organisasi internasional seperti Asia Pacific Human Rights Network (APHRN), West Papua Action Australia (WPA-A), Action in Solidarity With East Timor (ASIET), Australian Council for Overseas Aid (ACFOA), East Timor Action Network (ETAN) dan The Centre for People and Conflict Studies The Unversity of Sydney. Lembaga yang terakhir itu memiliki proyek yang disebut West Papua Project (WPP) dan dipimpin oleh Prof Stuart Rees, seorang peneliti dan penulis tentang Indonesia.  Prof Denis Leith juga turut memberikan dukungan terhadap pro kemerdekaan Papua dengan cara membantu penggalangan dana bagi WPP.

Sedangkan dari media massa Australia antara lain Christ Richard, seorang redaktur New Internationalist Magazine, Australia, aktif membantu penyelenggaraan seminar tentang Papua di Australia. Salah satu seminar yang pernah diselenggarakan di Gedung Dewan Serikat Buruh, di Victoria pada 25-26 Februari 2003 adalah bertajuk West Papua Features. Selain nama-nama dan organisasi di atas terdapat nama-nama Duncan Ken (anggota parlemen Australia dari Tasmania), Susan Conely (Persekutuan Gereja Australia), John Barr (bekas Ketua United Church).

Pada 2 April 2006 baru lalu, bendera “Bintang Kejora” dikibarkan oleh West Papua Association (AWPA) di Sydney. Pengibaran bendera itu dihadiri oleh lebih dari 100 orang peserta. Sementara itu, Partai Liberal Australia  partainya John Howard masih konsisten mendukung kedaulatan NKRI.

Condolences

January 27, 2008

We would like to express our deepest sympathies and condolences on the demise of former president H.M. Soeharto. May his soul rest in peace. Amien.

Papua Separatist in Vanuatu

January 27, 2008

West Papua People’s Representative Office (WPPRO) Port Vila Vanuatu led by a Chief of Office, initially it was claimed ad a representative of Organisasi Papua Merdeka (OPM), but later on due to strategic consideration it has benn changed to be Represntative Office for West Papua People. Its office was established by the support of Vice Prime Minister Mr. Serge Rialuth Voghor on 13 March 2003. Vohor, on November 3, 2004, made a secret visit to Taipei and established diplomatic relations with the Republic of China (Taiwan) without approval from the Council of Ministers. As a result, the Council of Ministers voted to void the move and asserted Vanuatu’s continued recognition of the People’s Republic of China under its terms of the One-China policy. For weeks, both the ROC and PRC had diplomatic missions in Vanuatu with disagreement in the government over which government to recognize. On December 1, Vohor punched (or pushed) the shoulder of the new ambassador from Beijing, Bao Shusheng, after being approached to explain why the flag of the Republic of China was still flying over a hotel in Port Vila.

After 16 members of parliament who had supported Vohor joined the opposition, depriving him of a majority and leaving him with 15 out of 52 seats, the opposition tried to hold a no-confidence vote against Vohor. Vohor now has no strong influence because on July 27, 2007, Vohor, who was serving as Minister of Public Utilities, allegedly assaulted an official from the Finance Ministry due to his pay being delayed. In a cabinet reshuffle a few days later, he was one of several ministers dismissed from the government.

The leading figure in Vanuatu is John Otto ondawame, Ph.D aka Dr. Otto John Ondawame (see his complete profile). He lives at Sun Ries Guest House, Port Vila, O Box 5024, Port Vila, Vanuatu. He was born on November 30, 1953, Wanamum, Noema Valley, Mimika regency, West Papua and his ethnicity is Amungme, Papuan, but he has Swedish nationality.

Amnesty Exeter invites Separatist Leader in London

January 26, 2008

Westpapua Point. On January 22 January, 2008 it was first time in the year 2008 Amnesty Exeter (Execter Amnesty International Group) invite Free West Papua Campain, Mr Benny Wenda & Mr Richard Samuelson give talk about Human Right Issue in West Papua. Mr Benny Wenda says in West Papua Human Right violation committed by Indoensia Military toward West Papuan Peoples. There is no any freedom at all only killing, torture, imprisonment and intimidation. so we need international attention and kip aye on to the West Papuan Peoples. Exeter Amnesty Society, an open organization, usually campaigns around campus and meets every week to write letters about issues that matter. Benny Wenda is from West Papua. He and a fellow countryman, who both fled their homeland and are now in exile in the UK. Meanwhile, Richard Samuelson is Co-Director, Free West Papua Campaign, Oxford, Inggris and he also runs website http://www.freewestpapua.org. Samuelson has ever said that Papua is bloody map and it has been almost 40 years, from Soeharto to Susilo Bambang Yudhoyono together with their consprirator friends in London, Washington, Canberra dan Den Haag.

Talking about “Tenggelamnya Rumpun Melanesia (The Sinking of the Melanesian race)”

January 26, 2008

The latest book to be outlawed by the government is Tenggelamnya Rumpun Melanesia: Pertarungan Politik NKRI di Papua Barat (The Sinking of the Melanesian race: The Unitary State of Indonesia’s Political Struggle in West Papua), written by young author Papuan Sendius Wonda, and published by Deiyai, a Jayapura-based publishing house.


Melalui Surat Keputusannya, Jaksa Agung Hendarman Supandji menarik peredaran buku berjudul “Tenggelamnya Rumpun Melanesia” yang ditulis Sendius Wonda. Buku ini ditarik Kejaksaan Negeri Jayapura dari Toko Buku Gramedia, setelah diperintahkan Jaksa Agung melalui keputusannya Kep-123/A/JA/11/2007. Jaksa Agung menilai isi buku tersebut telah mengganggu ketertiban umum, dan dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai langkah operasi di lapangan sebanyak 55 buku yang tersisa diambil dari Gramedia Jayapura. Menurut pengakuan Iwan Van Wilan Haro “Kami didrop penerbit sebanyak 100 buku. 45 buku telah terjual,”. Buku itu didrop ke Gramedia Jayapura akhir November 2007. Sementara surat keputusan Jaksa Agung dikeluarkan tanggal 27 November 2007.Dalam jangka waktu tidak lebih 15 hari buku telah terjual 45. Hitung-hitungan, dalam sehari buku tersebut terjual 2 hingga 3 buku. Harga buku itu Rp 42 ribu. Selanjutnya operasi juga dilakukan di Kabupaten Sarmi, Kerom, dan Jayapura, termasuk di Bandara Sentani.

Kami menilai langkah Kejagung tidak berlebihan sebab buku tersebut berisikan tulisan yang tidak masuk akal dan lemah dukungan faktanya. Tanpa bermaksud menyudutkan penulis sdr. Sendius Wonda kita menyayangkan bahwa tulisan yang kurang matang tersebut segera diluncurkan ke masyarakat. Kita tidak menolak isinya secara keseluruhan. Namun beberapa isinya terlihat adanya emosi penulis ke dalam karyanya. Demikian halnya dengan Sdr. Socratez Sofyan Yoman, Ketua Umum Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua menulis pengantarnya setebal 10 halaman, tertanggal 27 Agustus 2007 mesti lebih selektif membaca satu persatu ditengah kesibukannya. Hal yang sama juga harus dilakukan oleh perpustakaan nasional yang dengan mudah mengeluarkan ISBN. Kita mempertanyakan apakah Perpusnas tidak memiliki ahli yang dapat menyaring karya yang sohih data dengan tidak. Tampaknya beberapa kali Perpusnas telah teledor mengeluarkan ISBN termasuk buku-buku karya Hizbut Tahrir Indonesia. Kita tidak sependapat dengan Neles Tebay, pengajar Fajar Timur Shcool of Philoshopy and Theologi in Abepura, seperti dalam tulisannya berjudul “Shackling Papuan intellectuals” dengan mengatakan the banning of books does not apparently constitute an isolated action but it reflects the government’s policy of threatening Papuans’ intellectual freedom.

Beberapa kejanggalan yang Westpapuapoint temukan mengenai kebijakan otonomi khusus tanpa mempersiapkan terlebih dulu SDM asli Papua. Dituliskannya hal itu akan menyingkirkan orang asli Papua dari jabatan-jabatan kunci di pemerintahan. Kita tidak sependapat sebab alangkah banyaknya pemuda-pemudi papua yang telah mengeyam pendidikan di Jakarta termasuk di luar negeri Australia. Disinipun kita juga membaur antara Papua dan bukan Papua. Pembauran itu indah. Cobalah lihat film-film Holywood yang mengisahkan persahabatan antara kulit hitam dan putih. Indah bukan. Berbeda dengan tulisan Sdr. Sendius Wenda yang hanya mengungkapkan kemarahannya atas pernyataan yang dilontarkan temannya semasa kuliah di Malang untuk mengawini perempuan non Papua. Apresiasi kekecewaan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia dan sikap pejabat-pejabat asli Papua hendaklah diungkapkan secara elegan dan dengan argumen yang tepat dan dalam kerangkan kebersamaan bukan permusuhan dan perpecahan. Cobalah simak pernyataan Nico Mauri, salah seorang warga asli Papua yang tinggal di Tasangka Jayapura. Ia mengklaim buku karangan Sendius Wonda merupakan pelanggaran hukum rohani. Ia menilai buku itu bertentangan dengan Kodrat Allah. “Contoh isi dalam buku itu adalah perkawinan silang. Perkawinan itu anugerah. Dan tidak benar jika dikatakan perkawinan silang akan melenyapkan ras Melanesia. Istri saya sendiri bukan peranakan Papua. Tapi saya tidak merasa ras Melanesia saya hilang,” kata Nico. Hal senada juga disampikan oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura, Ferry Kareth, mengemukakan isi buku tersebut tidak objektif, sebaliknya lebih banyak bersifat subjektif, tidak rasional. ISBN adalah nomor seri yang dikeluarkan perpustakaan nasional. Anyway, kepada Sdr. Sendius Wenda janganlah putus asa dan kita tunggu karyanya yang lebih menyejukkan hati dan mampu membawa kepada kebersamaan. Bersama itu indah.

Free West Papua Movement (OPM)

January 24, 2008

The separatist of Free Papuan Movement (OPM) is overseen by the OPM Revolutionary Council based in Madang, Papua New Guinea. Headed by its Chairman Moses Werror, the OPMRC aims to obtain international recognition for West Papuan independence through international forums such as the United Nations, The Non Alligned Movement of Nations, The South Pacific Forum, and The Association of South East Asian Nations.  The OPM has started its first problem for Papuan people in 1964.  Moses Werror, on August 1971, under cover of darkness, together with family crossed by boat into Papua New Guinea arriving at Vanimo. He eventually moved to Madang.OPM has set up a series of 7 successive stages, each lasting 5 years since then, such as follow : 1964 – 1969  (Preparation  for the Act of Free Choice 1969), 1970 – 1975 (Restructuring of the OPM organisation), 1976 – 1981 (Redeployment of resources following PNG independence), 1982 – 1987 (OPMRC established with Chairmanship), 1988 – 1993  (International diplomacy campaign), 1994 – 1999  (Recovery of the lost nation of West Papua/Irian), 2000 – 2005  (Re-build the new nation of West Papua within Melanesian perimeters). But what he claim that 2005 they will have established a new state failed because Papuan people  have realized that they have got freedom in 1945 together with his brothers fromm other provinces in Indonesia.