Archive for the ‘Opinion’ Category

Our message for Goliat Tabuni

April 10, 2015

This is a message  found in a note  belonging to Oya, a former follower of Goliat Tabuni. “I am one of the 23 people who returned to the right path, the path of  Papua May 1st.  Once day in a discussion, we have heard  that Goliat Tabuni expressed his desire return to Papua’s May 1st as Messet did. That’s what led to our bravery started and began to realize, so we and other friends are going to surrender.  We have been tired to follow Goliat Tabuni’s idea. We have lost our jobs and our children also have lost their future. Therefore, I pray Goliath Tabuni back to the Papua’s May 1st, and we believed that could happend.  Only with Indonesia, Papua’s properity and peace will come.”.

Advertisements

Peaceful Message from a Papuan Brilliant Artist.

September 23, 2008

Peace Dancing by Yenno

Peace Dancing by Yenno

Franky Yenno is a Papuan artist living in Manokwari. His concern on peaceful society has been delivered through his art such ac carving.  His artwork is to remind Papuan people who coming from hundred of tribes to promote peace in order to develop Papua  land and to live side by side with other Indonesians equally. One of his art carving said  that Hukum Adat or customary law is a means to be used to reach  peace agreement.

 

After agreement, they  celebrate it in a number of rituals such as Barapen (meaning Bakar Batu – burning stone) ceremony and Peace Dancing.  After getting war, they could dance together hand in hand as brothers and sisters.

 

 

Best Service of Papuan Government towards HIV/AIDS Diseases.

June 5, 2008

Jayapura – As of operated in the last 2005 until the end of April 2008, Voluntary Counseling and Testing (VCT) or Testing Clinic and Voluntary Counseling of HIV at Regional Public Hospital of Abepura has checked blood sample of 1.400 people and has found that 188 are HIV-positive.  As stated by the authoritative party of VCT RSUD Abepura, dr Nyoman Sri Antari at the inauguration of UTD Abepura on last May 27th 2008. 

According to him, this VCT are welcomed by Papuan society. “At this time, people awareness has been improved to check the their own health whether they have HIV positive or not,”. The VCT of Abepura RSUD will assist free for any person to get short consultation and if it appears that they have high risk they will be immediately be tested.

The high number of patients that have been passed away due to their lack knowledge of HIV disease and how to protect themselves. This condition causes the lateness to obtain treatment. Hopefully, this best service of Papuan government to the community is expected to be proactively welcomed by all communities.

Talking about “Tenggelamnya Rumpun Melanesia (The Sinking of the Melanesian race)”

January 26, 2008

The latest book to be outlawed by the government is Tenggelamnya Rumpun Melanesia: Pertarungan Politik NKRI di Papua Barat (The Sinking of the Melanesian race: The Unitary State of Indonesia’s Political Struggle in West Papua), written by young author Papuan Sendius Wonda, and published by Deiyai, a Jayapura-based publishing house.


Melalui Surat Keputusannya, Jaksa Agung Hendarman Supandji menarik peredaran buku berjudul “Tenggelamnya Rumpun Melanesia” yang ditulis Sendius Wonda. Buku ini ditarik Kejaksaan Negeri Jayapura dari Toko Buku Gramedia, setelah diperintahkan Jaksa Agung melalui keputusannya Kep-123/A/JA/11/2007. Jaksa Agung menilai isi buku tersebut telah mengganggu ketertiban umum, dan dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai langkah operasi di lapangan sebanyak 55 buku yang tersisa diambil dari Gramedia Jayapura. Menurut pengakuan Iwan Van Wilan Haro “Kami didrop penerbit sebanyak 100 buku. 45 buku telah terjual,”. Buku itu didrop ke Gramedia Jayapura akhir November 2007. Sementara surat keputusan Jaksa Agung dikeluarkan tanggal 27 November 2007.Dalam jangka waktu tidak lebih 15 hari buku telah terjual 45. Hitung-hitungan, dalam sehari buku tersebut terjual 2 hingga 3 buku. Harga buku itu Rp 42 ribu. Selanjutnya operasi juga dilakukan di Kabupaten Sarmi, Kerom, dan Jayapura, termasuk di Bandara Sentani.

Kami menilai langkah Kejagung tidak berlebihan sebab buku tersebut berisikan tulisan yang tidak masuk akal dan lemah dukungan faktanya. Tanpa bermaksud menyudutkan penulis sdr. Sendius Wonda kita menyayangkan bahwa tulisan yang kurang matang tersebut segera diluncurkan ke masyarakat. Kita tidak menolak isinya secara keseluruhan. Namun beberapa isinya terlihat adanya emosi penulis ke dalam karyanya. Demikian halnya dengan Sdr. Socratez Sofyan Yoman, Ketua Umum Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua menulis pengantarnya setebal 10 halaman, tertanggal 27 Agustus 2007 mesti lebih selektif membaca satu persatu ditengah kesibukannya. Hal yang sama juga harus dilakukan oleh perpustakaan nasional yang dengan mudah mengeluarkan ISBN. Kita mempertanyakan apakah Perpusnas tidak memiliki ahli yang dapat menyaring karya yang sohih data dengan tidak. Tampaknya beberapa kali Perpusnas telah teledor mengeluarkan ISBN termasuk buku-buku karya Hizbut Tahrir Indonesia. Kita tidak sependapat dengan Neles Tebay, pengajar Fajar Timur Shcool of Philoshopy and Theologi in Abepura, seperti dalam tulisannya berjudul “Shackling Papuan intellectuals” dengan mengatakan the banning of books does not apparently constitute an isolated action but it reflects the government’s policy of threatening Papuans’ intellectual freedom.

Beberapa kejanggalan yang Westpapuapoint temukan mengenai kebijakan otonomi khusus tanpa mempersiapkan terlebih dulu SDM asli Papua. Dituliskannya hal itu akan menyingkirkan orang asli Papua dari jabatan-jabatan kunci di pemerintahan. Kita tidak sependapat sebab alangkah banyaknya pemuda-pemudi papua yang telah mengeyam pendidikan di Jakarta termasuk di luar negeri Australia. Disinipun kita juga membaur antara Papua dan bukan Papua. Pembauran itu indah. Cobalah lihat film-film Holywood yang mengisahkan persahabatan antara kulit hitam dan putih. Indah bukan. Berbeda dengan tulisan Sdr. Sendius Wenda yang hanya mengungkapkan kemarahannya atas pernyataan yang dilontarkan temannya semasa kuliah di Malang untuk mengawini perempuan non Papua. Apresiasi kekecewaan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia dan sikap pejabat-pejabat asli Papua hendaklah diungkapkan secara elegan dan dengan argumen yang tepat dan dalam kerangkan kebersamaan bukan permusuhan dan perpecahan. Cobalah simak pernyataan Nico Mauri, salah seorang warga asli Papua yang tinggal di Tasangka Jayapura. Ia mengklaim buku karangan Sendius Wonda merupakan pelanggaran hukum rohani. Ia menilai buku itu bertentangan dengan Kodrat Allah. “Contoh isi dalam buku itu adalah perkawinan silang. Perkawinan itu anugerah. Dan tidak benar jika dikatakan perkawinan silang akan melenyapkan ras Melanesia. Istri saya sendiri bukan peranakan Papua. Tapi saya tidak merasa ras Melanesia saya hilang,” kata Nico. Hal senada juga disampikan oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura, Ferry Kareth, mengemukakan isi buku tersebut tidak objektif, sebaliknya lebih banyak bersifat subjektif, tidak rasional. ISBN adalah nomor seri yang dikeluarkan perpustakaan nasional. Anyway, kepada Sdr. Sendius Wenda janganlah putus asa dan kita tunggu karyanya yang lebih menyejukkan hati dan mampu membawa kepada kebersamaan. Bersama itu indah.