Archive for January 26th, 2008

Amnesty Exeter invites Separatist Leader in London

January 26, 2008

Westpapua Point. On January 22 January, 2008 it was first time in the year 2008 Amnesty Exeter (Execter Amnesty International Group) invite Free West Papua Campain, Mr Benny Wenda & Mr Richard Samuelson give talk about Human Right Issue in West Papua. Mr Benny Wenda says in West Papua Human Right violation committed by Indoensia Military toward West Papuan Peoples. There is no any freedom at all only killing, torture, imprisonment and intimidation. so we need international attention and kip aye on to the West Papuan Peoples. Exeter Amnesty Society, an open organization, usually campaigns around campus and meets every week to write letters about issues that matter. Benny Wenda is from West Papua. He and a fellow countryman, who both fled their homeland and are now in exile in the UK. Meanwhile, Richard Samuelson is Co-Director, Free West Papua Campaign, Oxford, Inggris and he also runs website http://www.freewestpapua.org. Samuelson has ever said that Papua is bloody map and it has been almost 40 years, from Soeharto to Susilo Bambang Yudhoyono together with their consprirator friends in London, Washington, Canberra dan Den Haag.

Talking about “Tenggelamnya Rumpun Melanesia (The Sinking of the Melanesian race)”

January 26, 2008

The latest book to be outlawed by the government is Tenggelamnya Rumpun Melanesia: Pertarungan Politik NKRI di Papua Barat (The Sinking of the Melanesian race: The Unitary State of Indonesia’s Political Struggle in West Papua), written by young author Papuan Sendius Wonda, and published by Deiyai, a Jayapura-based publishing house.


Melalui Surat Keputusannya, Jaksa Agung Hendarman Supandji menarik peredaran buku berjudul “Tenggelamnya Rumpun Melanesia” yang ditulis Sendius Wonda. Buku ini ditarik Kejaksaan Negeri Jayapura dari Toko Buku Gramedia, setelah diperintahkan Jaksa Agung melalui keputusannya Kep-123/A/JA/11/2007. Jaksa Agung menilai isi buku tersebut telah mengganggu ketertiban umum, dan dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai langkah operasi di lapangan sebanyak 55 buku yang tersisa diambil dari Gramedia Jayapura. Menurut pengakuan Iwan Van Wilan Haro “Kami didrop penerbit sebanyak 100 buku. 45 buku telah terjual,”. Buku itu didrop ke Gramedia Jayapura akhir November 2007. Sementara surat keputusan Jaksa Agung dikeluarkan tanggal 27 November 2007.Dalam jangka waktu tidak lebih 15 hari buku telah terjual 45. Hitung-hitungan, dalam sehari buku tersebut terjual 2 hingga 3 buku. Harga buku itu Rp 42 ribu. Selanjutnya operasi juga dilakukan di Kabupaten Sarmi, Kerom, dan Jayapura, termasuk di Bandara Sentani.

Kami menilai langkah Kejagung tidak berlebihan sebab buku tersebut berisikan tulisan yang tidak masuk akal dan lemah dukungan faktanya. Tanpa bermaksud menyudutkan penulis sdr. Sendius Wonda kita menyayangkan bahwa tulisan yang kurang matang tersebut segera diluncurkan ke masyarakat. Kita tidak menolak isinya secara keseluruhan. Namun beberapa isinya terlihat adanya emosi penulis ke dalam karyanya. Demikian halnya dengan Sdr. Socratez Sofyan Yoman, Ketua Umum Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua menulis pengantarnya setebal 10 halaman, tertanggal 27 Agustus 2007 mesti lebih selektif membaca satu persatu ditengah kesibukannya. Hal yang sama juga harus dilakukan oleh perpustakaan nasional yang dengan mudah mengeluarkan ISBN. Kita mempertanyakan apakah Perpusnas tidak memiliki ahli yang dapat menyaring karya yang sohih data dengan tidak. Tampaknya beberapa kali Perpusnas telah teledor mengeluarkan ISBN termasuk buku-buku karya Hizbut Tahrir Indonesia. Kita tidak sependapat dengan Neles Tebay, pengajar Fajar Timur Shcool of Philoshopy and Theologi in Abepura, seperti dalam tulisannya berjudul “Shackling Papuan intellectuals” dengan mengatakan the banning of books does not apparently constitute an isolated action but it reflects the government’s policy of threatening Papuans’ intellectual freedom.

Beberapa kejanggalan yang Westpapuapoint temukan mengenai kebijakan otonomi khusus tanpa mempersiapkan terlebih dulu SDM asli Papua. Dituliskannya hal itu akan menyingkirkan orang asli Papua dari jabatan-jabatan kunci di pemerintahan. Kita tidak sependapat sebab alangkah banyaknya pemuda-pemudi papua yang telah mengeyam pendidikan di Jakarta termasuk di luar negeri Australia. Disinipun kita juga membaur antara Papua dan bukan Papua. Pembauran itu indah. Cobalah lihat film-film Holywood yang mengisahkan persahabatan antara kulit hitam dan putih. Indah bukan. Berbeda dengan tulisan Sdr. Sendius Wenda yang hanya mengungkapkan kemarahannya atas pernyataan yang dilontarkan temannya semasa kuliah di Malang untuk mengawini perempuan non Papua. Apresiasi kekecewaan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia dan sikap pejabat-pejabat asli Papua hendaklah diungkapkan secara elegan dan dengan argumen yang tepat dan dalam kerangkan kebersamaan bukan permusuhan dan perpecahan. Cobalah simak pernyataan Nico Mauri, salah seorang warga asli Papua yang tinggal di Tasangka Jayapura. Ia mengklaim buku karangan Sendius Wonda merupakan pelanggaran hukum rohani. Ia menilai buku itu bertentangan dengan Kodrat Allah. “Contoh isi dalam buku itu adalah perkawinan silang. Perkawinan itu anugerah. Dan tidak benar jika dikatakan perkawinan silang akan melenyapkan ras Melanesia. Istri saya sendiri bukan peranakan Papua. Tapi saya tidak merasa ras Melanesia saya hilang,” kata Nico. Hal senada juga disampikan oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura, Ferry Kareth, mengemukakan isi buku tersebut tidak objektif, sebaliknya lebih banyak bersifat subjektif, tidak rasional. ISBN adalah nomor seri yang dikeluarkan perpustakaan nasional. Anyway, kepada Sdr. Sendius Wenda janganlah putus asa dan kita tunggu karyanya yang lebih menyejukkan hati dan mampu membawa kepada kebersamaan. Bersama itu indah.